Fenomena kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kembali melanda kawasan Tungkaran, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pada Rabu (26/8/2026), menjadi cerminan krusial mengenai tantangan mitigasi bencana di wilayah dengan karakteristik lahan gambut yang tinggi. Kehadiran anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Rofiqi, di lokasi kejadian hingga dini hari, bukan sekadar respons taktis di lapangan, melainkan sebuah sinyal politik mengenai pentingnya pengawasan langsung dalam manajemen krisis lingkungan yang bersifat repetitif.
Dinamika Krisis Karhutla dan Tantangan Geografis Kalimantan Selatan
Secara geografis dan klimatologis, wilayah Kalimantan Selatan merupakan salah satu area yang memiliki kerentanan tinggi terhadap Karhutla, terutama pada musim kemarau panjang. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BMKG secara konsisten menunjukkan bahwa anomali cuaca yang dipengaruhi oleh fenomena El Niño sering kali memperburuk titik api (hotspot) di lahan gambut.
Kondisi lahan gambut di Kabupaten Banjar memiliki karakteristik unik yang menyulitkan proses pemadaman konvensional. Lahan ini menyimpan cadangan karbon besar yang jika terbakar akan menghasilkan emisi asap masif yang berdampak langsung pada penurunan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Ketika api menjalar ke bawah permukaan tanah (ground fire), durasi pemadaman menjadi jauh lebih lama dibandingkan kebakaran vegetasi permukaan. Oleh karena itu, langkah Muhammad Rofiqi dalam meninjau langsung kesiapan personel di garis depan merupakan langkah preventif yang krusial untuk memetakan tantangan logistik yang dihadapi oleh BPBD, TNI, Polri, serta unsur relawan kemanusiaan.
Rekonstruksi Kebijakan: Sinergi sebagai Pilar Utama Mitigasi
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, penanganan Karhutla tidak dapat lagi dilakukan dengan pendekatan sektoral yang terfragmentasi. Arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya kolaborasi lintas instansi menjadi landasan operasional bagi pemangku kebijakan di tingkat daerah. Analisis pakar lingkungan menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana sangat bergantung pada integrasi data spasial dan kecepatan mobilisasi sumber daya.
Sinergi Penanggulangan Bencana menjadi kata kunci utama dalam kebijakan mitigasi nasional. Tanpa adanya koordinasi yang solid antara Pemerintah Daerah, sektor swasta (dunia usaha), dan partisipasi aktif masyarakat lokal, respons terhadap titik api baru sering kali terlambat. Muhammad Rofiqi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Banjar, menekankan bahwa efektivitas penanggulangan bencana sangat bergantung pada ketersediaan sumber air yang memadai di titik-titik rawan serta sistem pelaporan berbasis komunitas.
Analisis Risiko dan Perlindungan Personel di Garis Depan
Aspek keselamatan kerja bagi petugas pemadam kebakaran, relawan, dan aparat di lapangan sering kali terabaikan dalam diskursus publik. Bekerja di tengah kepulan asap tebal pada malam hari dengan medan yang tidak menentu memiliki risiko kesehatan dan keselamatan yang tinggi. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang standar adalah mutlak, mengingat paparan asap berlebih dapat menyebabkan gangguan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) bagi petugas maupun warga terdampak.
Secara akademis, manajemen risiko bencana menuntut adanya standar operasional prosedur (SOP) yang ketat. Dalam konteks Kabupaten Banjar, tantangan utama adalah aksesibilitas medan yang sulit dijangkau kendaraan berat pemadam. Oleh karena itu, penguatan peran masyarakat sebagai "informan pertama" merupakan strategi bottom-up yang efektif. Ketika masyarakat dapat mendeteksi dini kemunculan titik api, maka waktu respon (response time) dapat ditekan, yang pada akhirnya mencegah api berkembang menjadi kebakaran skala besar yang sulit dikendalikan.
Dampak Jangka Panjang terhadap Kualitas Lingkungan dan Kesehatan Publik
Secara makro, Karhutla di Kalimantan Selatan memiliki implikasi ekonomi dan kesehatan yang multidimensional. Penurunan kualitas udara akibat asap tidak hanya mengganggu aktivitas pendidikan dan ekonomi warga, tetapi juga memberikan beban tambahan bagi sistem kesehatan nasional. Berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dampak emisi gas rumah kaca dari kebakaran lahan gambut merupakan penyumbang signifikan bagi perubahan iklim global.
Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan oleh para legislator tidak boleh berhenti pada aksi tanggap darurat (emergency response). Diperlukan langkah-langkah Mitigasi Berkelanjutan yang mencakup:
- Restorasi Ekosistem Gambut: Penjagaan elevasi muka air tanah untuk menjaga kelembapan lahan.
- Penguatan Infrastruktur: Pembangunan embung-embung air permanen di wilayah yang secara historis menjadi langganan titik api.
- Literasi Masyarakat: Sosialisasi intensif mengenai bahaya pembukaan lahan dengan cara membakar yang sering kali menjadi pemicu awal kebakaran.
Kesimpulan: Menuju Tata Kelola Bencana yang Resilien
Aksi yang dilakukan oleh Muhammad Rofiqi pada dini hari di Tungkaran menunjukkan urgensi kehadiran negara dalam ruang-ruang krisis. Namun, secara analitis, hal ini juga menggarisbawahi bahwa ketergantungan pada aksi reaktif harus segera bertransformasi menuju pola preventif-proaktif. Kebijakan publik yang berorientasi pada data harus menjadi kompas utama bagi pemerintah daerah.
Sinergi yang ditekankan oleh Fraksi Partai Gerindra merupakan upaya untuk menyelaraskan kebijakan pusat ke tingkat tapak. Dengan melibatkan seluruh elemen, mulai dari TNI, Polri, hingga masyarakat sipil, Kabupaten Banjar diharapkan mampu membangun sistem pertahanan terhadap Karhutla yang lebih tangguh. Keberhasilan dalam memadamkan api bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal untuk memastikan keberlangsungan ekosistem dan kesehatan masyarakat di Kalimantan Selatan.
Ke depan, penggunaan teknologi pemantauan satelit secara real-time yang terintegrasi dengan unit lapangan perlu diperkuat. Langkah ini akan memberikan akurasi tinggi dalam memprediksi arah penyebaran api, sehingga personel di lapangan dapat bekerja lebih aman dan efektif. Pada akhirnya, komitmen politik, kecukupan anggaran operasional, dan partisipasi publik adalah trilogi yang menentukan keberhasilan Indonesia dalam menghadapi ancaman Karhutla setiap tahunnya. Dengan memprioritaskan keselamatan petugas dan kecepatan respon, dampak destruktif dari bencana ini diharapkan dapat diminimalisir secara signifikan.