HOSPITALNENEARME — Jakarta – Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono menjelaskan cara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggunakan BPJS Kesehatan secara terarah agar terjadi penghematan biaya kesehatan.
Guna menekan biaya kesehatan sejak dini, maka diluncurkan lah program Cek Kesehatan Gratis alias CKG. Program ini telah bergulir sejak 10 Februari 2025 dan memiliki target memeriksa seluruh masyarakat Indonesia.
“Dengan CKG maka kita bisa mengantisipasi penyakit yang tidak bergejala. Upaya pencegahan jauh lebih hemat dibandingkan upaya kuratif,” ucap Dante dalam Seminar Nasional: Mewujudkan Layanan Kesehatan yang Setara, Berkualitas, dan Berkelanjutan Melalui Dukungan Multisektor di Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (17/7/2025).
Meski menargetkan seluruh masyarakat tidak semua orang mendapatkan pemeriksaan yang sama. Misalnya, pada CKG bagi siswa di sekolah, siswa SD tidak mendapatkan cek anemia layaknya siswi SMP. Di SMP dan SMA pun yang mendapatkannya hanyalah orang-orang yang tergolong prioritas alias memiliki risiko tinggi dan amat membutuhkan cek tersebut.
“Dibedakan supaya cost effective, jadi enggak semuanya diperiksa tapi berdasarkan skala prioritas oleh masing-masing jenjang umur yang dikaitkan dengan penyakit definitif memberikan kontribusi terbesar bagi pelayanan kesehatan di usia-usia tersebut,” jelasnya.
Update CKG per 16 Juli 2025
Hingga 16 Juli 2025 pukul 04.00 WIB, sudah ada 13,1 juta orang yang diperiksa. Angka ini didominasi oleh usia dewasa dan partisipasi perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki.
“Dari 13 juta tersebut dilayani oleh kurang lebih 10.000 puskesmas di 511 kabupaten/kota di 30 provinsi. Ternyata ibu-ibu lebih banyak daripada bapak-bapak yang datang untuk pemeriksaan kesehatan gratis.”
“Mungkin karena ibu-ibu lebih senggang waktunya, bapak-bapak kerja sehingga sulit untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis,” kata Dante.
Lebih rinci, data yang ditampilkan Dante terkait update CKG per 16 Juli yakni sebanyak 13.810.451 pendaftar, sementara yang sudah dilayani adalah 13.199.850 di 38 provinsi.