HOSPITALNENEARME — Jakarta – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dicanangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) sejak Februari 2025 telah menjangkau lebih dari 10,7 juta penduduk Indonesia.
Meski demikian, mayoritas pelaksanaan program ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menghadapi tantangan serius dalam akses layanan kesehatan dasar ini.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris, yang menyoroti ketimpangan distribusi pelaksanaan CKG di berbagai daerah. Menurutnya, pemerataan program ini merupakan kunci utama agar seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan manfaat yang setara.
“Pemerintah perlu memperkuat akses layanan di wilayah timur dan daerah 3T. Pemerataan adalah kunci,” kata Muh Haris dikutip dari Antara pada Sabtu, 12 Juli 2025.
Muh Haris menyampaikan pernyataan ini langsung kepada Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI yang digelar secara tertutup pada Rabu, 9 Juli 2025.
Fokus Program Masih Terpusat di Jawa
Dia menekankan pentingnya percepatan transformasi sistem kesehatan, termasuk pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi SATU SEHAT dan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK), serta penuntasan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di berbagai wilayah Indonesia.
“Kami di Komisi IX akan terus mengawal anggaran dan kebijakan kesehatan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat, bukan hanya berhenti pada laporan kinerja,” ujar Haris.
Dalam penjelasannya, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa sejak peluncuran program CKG pada 10 Februari 2025, sebanyak 8,2 juta orang telah memanfaatkan layanan ini, dan 8,7 juta lainnya telah mendaftarkan diri.
Budi mengungkapkan bahwa tiga provinsi dengan cakupan tertinggi CKG adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Selain itu, data menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang memanfaatkan layanan ini lebih banyak dibanding laki-laki.
“Kami menemukan empat masalah kesehatan utama dari program ini, yaitu masalah gigi, hipertensi, diabetes, dan obesitas,” kata Budi.
Dia juga menekankan bahwa apabila peserta CKG ditemukan memiliki risiko penyakit serius seperti stroke, jantung, atau ginjal, masyarakat tidak perlu khawatir karena layanan kesehatan lanjutan dapat diakses melalui fasilitas BPJS Kesehatan, asalkan keanggotaannya aktif.
Pentingnya Memperluas Akses Layanan Kesehatan
Haris mendorong agar Kemenkes memperhatikan wilayah timur Indonesia serta daerah-daerah 3T yang kerap tertinggal dalam hal layanan kesehatan.
Menurutnya, transformasi sistem kesehatan yang saat ini sedang digalakkan harus benar-benar menjangkau akar permasalahan, yakni akses dan pemerataan layanan.
“Transformasi sistem kesehatan tidak hanya soal teknologi, tapi juga menyentuh layanan dasar yang harus bisa diakses semua warga, terutama di daerah yang selama ini terpinggirkan,” ujarnya.
Komisi IX DPR RI, sebagai mitra kerja Kemenkes, berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengevaluasi program-program kesehatan agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Harapan ke Depan
Dengan semakin banyaknya warga yang sadar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala, Haris berharap agar program CKG tidak hanya menjadi ajang formalitas pencapaian angka, tetapi benar-benar menjadi gerakan nasional untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
“Harapan kami sederhana, semua warga negara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis yang layak,” pungkasnya.