Pemeriksaan terhadap Mochtar Mohamad, mantan Walikota Bekasi periode 2008-2010, oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia pada 19 November 2026 menandai eskalasi signifikan dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi. Kasus yang mencakup rentang waktu operasional panjang dari 2009 hingga 2024 ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan cerminan dari kerentanan tata kelola aset strategis daerah ketika berinteraksi dengan mekanisme Kerja Sama Operasi (KSO) sektor hulu migas. Dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp2 triliun, kasus ini menuntut bedah komprehensif terkait regulasi, akuntabilitas sektor publik, dan urgensi pengawasan manajemen risiko korporasi.
Dinamika Regulasi dan Celah dalam KSO Migas
Penyimpangan yang teridentifikasi oleh Tim Dirdik Jampidsus (Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus) berpusat pada pelanggaran fundamental terhadap prosedur operasional standar. Dalam skema KSO antara BUMD Kota Bekasi dan PT Pertamina EP, ditemukan adanya pola yang mengabaikan aspek legalitas perizinan. Berdasarkan keterangan Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, terdapat indikasi bahwa entitas swasta yang terlibat dalam KSO tersebut merupakan perusahaan yang baru dibentuk, menimbulkan pertanyaan besar mengenai kualifikasi, rekam jejak, dan motif di balik penunjukan mitra tersebut.
Secara akademis, fenomena ini sering dikategorikan sebagai regulatory capture, di mana kepentingan privat mendikte kebijakan publik demi keuntungan jangka pendek. Pengabaian izin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bukan hanya merupakan pelanggaran administratif, melainkan pengabaian terhadap good corporate governance (GCG) yang seharusnya menjadi fondasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Implikasi Ekonomi: Mengapa Kerugian Mencapai Triliunan Rupiah?
Angka Rp2 triliun bukanlah nominal yang kecil dalam konteks fiskal daerah. Kerugian ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam proyeksi ekonomi (feasibility study) yang seharusnya dilakukan sebelum memulai operasi di sektor hulu migas. Mengapa kerugian bisa membengkak sedemikian rupa?
- Struktur Biaya yang Tidak Efisien: Keterlibatan pihak ketiga yang tidak kompeten sering kali menyebabkan cost recovery yang membengkak, yang pada akhirnya membebani neraca keuangan PT Pertamina EP dan APBD Kota Bekasi.
- Defisit Operasional: Kegagalan dalam mencapai target produksi sumur migas, yang diperparah dengan lemahnya pengawasan teknis, mengubah aset yang seharusnya menjadi revenue center (pusat pendapatan) menjadi cost center yang menggerogoti kas daerah.
- Risiko Kontrak: Ketimpangan posisi tawar dalam naskah perjanjian KSO sering kali merugikan entitas negara, terutama jika klausul-klausul perlindungan negara diabaikan sejak tahap perancangan kontrak.
Analisis dari para pakar industri energi menegaskan bahwa pengelolaan sumur migas di tingkat daerah memerlukan transparansi ketat. Ketika transparansi dihilangkan melalui mekanisme penunjukan langsung yang menyimpang, risiko moral hazard meningkat secara eksponensial.
Peran Mochtar Mohamad dalam Konstruksi Hukum
Status Mochtar Mohamad sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai mantan kepala daerah menempatkan posisinya pada titik krusial dalam lini masa kasus. Mengingat KSO ini dimulai pada tahun 2009, penyidik sedang berupaya merekonstruksi keputusan-keputusan strategis yang diambil pada masa awal kerja sama tersebut. Pertanyaan yang muncul di ruang publik adalah sejauh mana kebijakan daerah pada masa itu memberikan landasan bagi mekanisme yang kini dianggap menyimpang oleh penegak hukum.
Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperkuat alat bukti, sesuai dengan komitmen Kejagung untuk bersikap independen dan akuntabel. Dalam prinsip hukum pidana korupsi, pembuktian tidak hanya terbatas pada aliran dana, tetapi juga pada penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tantangan Pengawasan BUMD di Indonesia
Kasus BUMD Kota Bekasi menjadi studi kasus yang relevan bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Fenomena ini menyoroti tiga tantangan utama:
1. Lemahnya Fungsi Pengawasan Internal (Audit)
Banyak BUMD beroperasi dengan pengawasan yang minimal dari Dewan Pengawas. Tanpa adanya internal control yang kuat, penyimpangan prosedur seperti pengabaian izin Kementerian ESDM dapat berlangsung selama belasan tahun tanpa terdeteksi secara dini.
2. Politisisasi BUMD
BUMD sering kali dijadikan instrumen untuk mengakomodasi kepentingan politik atau ekonomi jangka pendek. Transformasi tata kelola BUMD menjadi entitas yang murni berorientasi bisnis dan profesional adalah keniscayaan agar tidak terus-menerus menjadi beban bagi anggaran daerah.
3. Mitigasi Risiko dalam KSO Migas
Sektor hulu migas memiliki kompleksitas teknis dan regulasi yang tinggi. Pemerintah daerah yang ingin terjun ke sektor ini wajib memiliki SDM yang mumpuni untuk menilai aspek geologi, teknis, dan hukum sebelum melakukan kerja sama. Ketergantungan pada pihak ketiga tanpa due diligence yang memadai adalah resep utama kegagalan proyek.
Analisis Masa Depan: Akuntabilitas dan Pemulihan Aset
Hingga 20 November 2026, Kejagung memang belum menetapkan tersangka baru dalam kasus ini. Namun, langkah penyidikan yang intensif menunjukkan bahwa ada bukti permulaan yang cukup kuat mengenai adanya perbuatan melawan hukum. Fokus selanjutnya bagi penegak hukum adalah melacak aliran dana dan memastikan adanya asset recovery yang dapat mengembalikan kerugian negara.
Bagi masyarakat Kota Bekasi, kasus ini merupakan pengingat akan pentingnya partisipasi publik dalam memantau kinerja pemerintah daerah. Kerugian Rp2 triliun adalah uang rakyat yang seharusnya dapat dialokasikan untuk infrastruktur, kesehatan, atau pendidikan, namun terbuang akibat praktik tata kelola yang tidak transparan.
Secara akademis, penyelesaian kasus ini akan menjadi preseden penting bagi yurisprudensi Indonesia dalam menangani sengketa atau korupsi pada kontrak KSO migas yang melibatkan entitas daerah. Jika terbukti ada keterlibatan aktor-aktor kunci di masa lalu, maka penegakan hukum yang tegas akan menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.
Kesimpulannya, penyelidikan Kejaksaan Agung terhadap Mochtar Mohamad bukan sekadar pemeriksaan formalitas. Ini adalah bagian dari upaya negara untuk membedah borok tata kelola di sektor migas yang telah berlangsung selama 15 tahun. Harapan publik terletak pada transparansi proses hukum yang sedang berjalan, serta perbaikan sistemik pada PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi agar insiden serupa tidak terulang di masa depan. Kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi daerah bergantung pada seberapa bersih dan akuntabel pemerintah dalam mengelola aset negara yang berharga.
