Kunjungan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, ke Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, pada 26 Agustus 2026, menandai momentum krusial dalam diskursus nasional mengenai integrasi teknologi, kedaulatan pangan, dan stabilitas arah pembangunan jangka panjang. Dalam pertemuan yang melibatkan jajaran rektorat serta para guru besar tersebut, ditekankan bahwa supremasi teknologi bukan sekadar instrumen industrial, melainkan tulang punggung kedaulatan negara dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin kompetitif.
Paradigma Teknologi sebagai Pilar Kedaulatan Nasional
Dalam perspektif geopolitik modern, penguasaan teknologi telah menggeser paradigma kekuatan militer konvensional. Ahmad Muzani menegaskan bahwa kekuatan alat utama sistem senjata (alutsista) dan kapabilitas logistik nasional tidak akan memiliki daya tawar yang signifikan tanpa dukungan riset dari talenta domestik. ITS, sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi berbasis teknologi terkemuka di Indonesia, dipandang memiliki posisi strategis dalam menjembatani kesenjangan antara teori akademis dan implementasi kebijakan publik.
Penguatan nasionalisme melalui penguasaan teknologi adalah antitesis terhadap ketergantungan pada rantai pasok global. Data dari Global Innovation Index menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat kemandirian teknologi tinggi cenderung memiliki ketahanan ekonomi yang lebih stabil terhadap guncangan eksternal. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan institusi riset seperti ITS menjadi variabel penentu dalam mengamankan posisi Indonesia di panggung internasional.
Akselerasi Kedaulatan Pangan melalui Inovasi STEM
Fokus kebijakan Presiden Prabowo Subianto terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) mendapatkan dukungan substantif melalui dorongan riset yang lebih spesifik. Ahmad Muzani menyoroti bahwa swasembada pangan bukan sekadar isu agrikultur, melainkan isu teknis yang membutuhkan intervensi teknologi tepat guna.
Beberapa poin krusial yang menjadi perhatian dalam dialog tersebut meliputi:
- Efisiensi Lahan: Pengembangan teknologi pemupukan presisi (precision farming) untuk meningkatkan produktivitas lahan, khususnya pada ekosistem marginal seperti lahan gambut dan rawa.
- Swasembada Daging: Formulasi pakan ternak berbasis inovasi bioteknologi untuk mengoptimalkan bobot hidup ternak, guna menekan ketergantungan pada impor daging yang selama ini membebani neraca perdagangan nasional.
- Mekanisasi Pertanian: Keberhasilan ITS dalam menciptakan purwarupa (prototype) traktor khusus lahan rawa merupakan bukti empiris bahwa riset domestik mampu menjawab tantangan geografis Indonesia yang unik.
Pentingnya inovasi teknologi pertanian dalam konteks ketahanan pangan nasional telah menjadi diskursus utama dalam berbagai forum kebijakan strategis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Transformasi digital dan mekanisasi pada sektor ini diproyeksikan mampu meningkatkan output ekonomi secara signifikan jika didukung oleh ekosistem riset yang berkelanjutan.
PPHN: Menjamin Kontinuitas Pembangunan Melintasi Rezim
Selain isu teknologi, kunjungan tersebut juga membahas secara mendalam mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Ahmad Muzani menjelaskan bahwa MPR RI telah menerima draf PPHN yang dirumuskan selama satu dekade terakhir. Urgensi dari PPHN terletak pada kebutuhan akan arah pembangunan yang bersifat lintas-kepresidenan, sehingga kebijakan strategis seperti pengembangan STEM dan penguatan SDM tidak mengalami diskontinuitas akibat siklus pemilihan umum lima tahunan.
Analisis hukum menunjukkan bahwa PPHN berfungsi sebagai kompas ideologis dan operasional bagi pembangunan nasional. Namun, tantangan muncul terkait bentuk hukum yang ideal. MPR saat ini tengah mengevaluasi tiga opsi utama:
- Undang-Undang: Memberikan fleksibilitas namun berisiko mudah diubah oleh parlemen di masa depan.
- Ketetapan MPR: Memiliki kedudukan hukum yang kuat namun memerlukan konsensus politik yang sangat tinggi.
- Amandemen Terbatas UUD 1945: Langkah paling fundamental, namun mengandung risiko politis berupa potensi pelebaran agenda amandemen ke pasal-pasal lain yang tidak relevan.
Ahmad Muzani menekankan bahwa kehati-hatian adalah prioritas utama. Stabilitas sistem hukum nasional harus tetap terjaga, dan setiap langkah menuju perubahan konstitusional harus dilakukan dengan partisipasi publik yang luas, termasuk melibatkan kontribusi intelektual dari civitas akademika ITS.
Integrasi Akademisi dalam Tata Kelola Negara
Dukungan terhadap PPHN memerlukan input saintifik yang objektif. Keterlibatan akademisi bukan sekadar legitimasi formal, melainkan kebutuhan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan berbasis pada data (evidence-based policy). Sebagai pusat unggulan riset, ITS memiliki kapasitas untuk melakukan simulasi dampak kebijakan jangka panjang melalui pemodelan ekonomi dan analisis teknis.
Dalam pandangan banyak pakar kebijakan publik, sinergi antara MPR RI dan perguruan tinggi merupakan langkah progresif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keterlibatan pakar dari ITS dalam merumuskan kerangka strategis PPHN diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih teknokratis, menjauhkan kebijakan dari kepentingan pragmatis jangka pendek.
Tantangan dan Proyeksi Masa Depan
Meskipun potensi inovasi di ITS sangat besar, tantangan dalam hilirisasi riset tetap menjadi hambatan utama. Seringkali, hasil riset akademis berhenti pada tahap purwarupa dan gagal masuk ke fase komersialisasi atau skala industri. Oleh karena itu, Ahmad Muzani mendorong agar pemerintah dan industri menciptakan ekosistem yang mampu menyerap hasil riset tersebut secara masif.
Ke depan, Indonesia harus mampu mentransformasi bonus demografi menjadi dividen teknologi. Jika riset mengenai pupuk presisi dan pakan ternak unggul dapat diimplementasikan di tingkat petani kecil secara luas, maka Indonesia akan memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap fluktuasi harga komoditas global. Ini adalah inti dari kedaulatan yang sesungguhnya: kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar bangsa melalui kemandirian teknologi yang dirancang oleh putra-putri bangsa sendiri.
Sebagai penutup, dialog di ITS tersebut menegaskan bahwa peran MPR RI bukan lagi sekadar lembaga tinggi negara yang bersifat seremonial, melainkan menjadi fasilitator bagi visi pembangunan nasional yang visioner. Dengan mengintegrasikan riset teknologi ke dalam kerangka PPHN, Indonesia sedang membangun fondasi bagi keberlanjutan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaulat. Kunci dari keberhasilan ini terletak pada konsistensi implementasi kebijakan dan kemauan politik (political will) untuk memprioritaskan riset sebagai tulang punggung ekonomi nasional di masa depan.
Dalam konteks global, negara-negara yang berhasil melakukan lompatan ekonomi (seperti Korea Selatan atau Taiwan) adalah negara yang secara konsisten mengalokasikan anggaran riset yang besar dan mengintegrasikannya dengan visi jangka panjang negara. Langkah Ahmad Muzani yang melibatkan institusi seperti ITS dalam dialog strategis adalah sinyal positif bahwa Indonesia sedang bergerak menuju jalur yang benar dalam upaya penguatan kedaulatan negara melalui jalur saintifik dan intelektual.